Cak Budi Minta Maaf, Mensos: Proses Selanjutnya di Kepolisian

3369b1ca-a0a5-45d7-a1a4-1a8c29996093_169.jpg

SebarBerita – Cak Budi telah dipanggil Mensos Kofifah Indar Parawansa untuk memberi klarifikasi soal pembelian mobil Toyota Fortuner dan iPhone 7 dari uang donasi. Selanjutnya, Khofifah menyerahkan prosesnya ke kepolisian.

“Ini untuk memberi kepastian hukum atas penyelenggaraan pengumpulan dana masyarakat baik bagi penyelenggara maupun perlindungan kepada donatur,” ungkap Khofifah dalam keterangan tertulis kepada wartawan.

Khofifah mengatakan bahwa kepolisian yang memiliki kewenangan untuk memeriksa aliran dana donasi yang dikumpulkan oleh Cak Budi. Langkah ini penting untuk menelusuri dan memastikan tidak ada donasi masyarakat yang disalahgunakan.

“Yang bersangkutan memang telah mengklarifikasi, mengakui perbuatannya, dan meminta maaf. Namun, proses selanjutnya adalah menjadi domain kepolisian,” tuturnya.

Khofifah mengatakan, apa yang dilakukan Cak Budi tentu sangat merugikan para donatur. Mengingat, para donatur yang menyumbangkan uangnya memasrahkan uang tersebut untuk diberikan kepada fakir miskin namun disalahgunakan.

Perbuatan Cak Budi selama ini bertentangan dengan UU Nomor 9 Tahun 1961 yang mengatur tentang pengumpulan uang atau barang. Dalam undang-undang tersebut tidak diperkenankan individu/pribadi/perseorangan mengumpulkan dana masyarakat baik berupa uang atau barang.

“Yang boleh hanya organisasi dan perkumpulan sosial yang disesuaikan cakupan donatur yang ditargetkan misalnya level kabupaten/kota, provinsi, atau nasional dan harus dapat izin. Undang-Undang itu memang sudah lama karena diterbitkan tahun 1961, tapi masih berlaku dan belum dicabut,” ungkap Khofifah.

0eb2cc09-451a-4c44-94c2-54383582a6b2_169.jpg
Sesuai aturan, pelanggar UU 9/1961 terancam pidana kurungan maksimal tiga bulan dan denda sebesar Rp10.000. Saat ini, Kemensos sedang melakukan uji publik untuk merevisi aturan tersebut.

“UU Nomor 9 Tahun 1961 ini beberapa pasalnya sudah tidak relevan, utamanya terkait hak donatur, peran serta masyarakat untuk mengawasi, sanksi pidana dan denda bagi yang melanggar dan lain- lain. Selain itu, juga belum mengantisipasi revolusi digital saat ini, termasuk efektivitas sosial media dalam menghimpun dana sosial dari masyarakat,” tambahnya.

Revisi Undang-Undang tersebut mengatur antara lain, jangka waktu pengumpulan, hak dan kewajiban penyelenggara, hak donatur, sanksi dan lembaga pengawasan independen.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s