Pengisian Jabatan di Daerah Dinilai Masih Rawan Intervensi Politik

bb98f459-354a-46ee-b46b-8b7e8f569485

SebarBerita – Pengisian jabatan strategis di daerah masih diintai intervensi politik dan berimbas pada kinerja para pegawai negeri sipil (PNS). Hal itu menjadi salah satu sorotan yang disampaikan Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (UI) Prof Eko Prasojo.

“Masih adanya intervensi politik dalam pengisian jabatan strategis di daerah. Intervensi politik dalam birokrasi menjadikan PNS bekerja tidak sesuai kinerja tapi loyalitas pada pimpinan,” kata Eko dalam acara seminar ‘Revisi UU ASN: Perlukah?’ di gedung Magister Administrasi Publik (MAP) Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Selasa (7/2/2017).

Eko yang juga mantan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia mengatakan saat ini ada sekitar 4,4 juta PNS. Dari jumlah itu, ada sekitar 20 persen berada di pusat dan sekitar 80 persen di daerah. Berdasarkan hasil penelitian, sekitar 48 persen PNS yang bekerja saat ini tidak menghasilkan kinerja yang optimal.

“Hanya 8,18 persen PNS yang bisa diajak untuk menghasilkan kinerja tinggi,” katanya.

Terkait wacana pembubaran KASN oleh anggota DPR, Eko menyampaikan kekhawatirannya apabila KASN dibubarkan. Menurutnya, apabila KASN dibubarkan maka harapan untuk menjadikan birokrasi yang profesional dan berdaya saing di tingkat ASEAN akan sulit tercapai. Sementara, UU KASN belum sepenuhnya dilaksanakan oleh negara dengan belum ditetapkan peraturan pemerintah.

“UU ini belum dilaksanakan sepenuhnya karena rancangan peraturan pemerintah (RPP) belum ditetapkan. Jangan sampai kita kehilangan generasi emas yang lahir setiap tahun,” kata Eko.

Eko juga khawatir rencana penghapusan pasal pengisian jabatan secara terbuka akan menimbulkan kembali praktik jual beli jabatan.

“Jadi wacana rencana penghapusan KASN saya kira terlalu dini,” katanya.

Dia menambahkan kehadiran KASN untuk melakukan pengawasan pelaksanaan merit system, menciptakan birokrasi profesional berbasis kinerja, dan menjadikan PNS sebagai perekat negara kesatuan lewat perpindahan PNS antar daerah. Namun kenyataan yang terjadi KASN dihadapkan pada masih adanya intervensi politik dalam pengisian jabatan strategis di daerah.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s